JAKARTA, MyInfo.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa belanja negara melalui kementerian/lembaga (K/L) serta transfer ke daerah (TKD) merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus mempercepat pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.
“APBN melalui belanja K/L dan TKDD menunjukkan upaya untuk terus melakukan redistribusi dan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terkait RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, dikutip dari laman Kemenkeu Selasa, (2/9/2025).
Dalam rancangan APBN 2026, alokasi belanja K/L dan TKDD per kapita ditetapkan berbeda sesuai potensi, tantangan, dan karakteristik tiap wilayah. Rinciannya meliputi Sumatera: Rp6,5 juta per kapita, Kalimantan: Rp8,5 juta per kapita, Sulawesi: Rp7,3 juta per kapita, Jawa: Rp5,1 juta per kapita, Bali–Nusa Tenggara: Rp6,4 juta per kapita dan Maluku–Papua: Rp12,5 juta per kapita.
Distribusi ini diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis (CKG), sehingga manfaat pembangunan bisa dirasakan masyarakat secara langsung.
Selain belanja K/L, pemerintah juga menyiapkan anggaran TKD 2026 sebesar Rp650 triliun. Dana tersebut akan dipakai untuk kebutuhan belanja pegawai, operasional daerah, serta layanan publik seperti sekolah, puskesmas, dan infrastruktur pelayanan dasar lainnya.
Komposisi TKD 2026 meliputi Dana Bagi Hasil: Rp45,1 triliun, Dana Alokasi Umum: Rp373,8 triliun, Dana Alokasi Khusus: Rp155,1 triliun, Dana Otonomi Khusus: Rp13,1 triliun, Dana Istimewa DIY: Rp0,5 triliun, Dana Desa: Rp60,6 triliun, Insentif Fiskal: Rp1,8 triliun.
Kebijakan TKD ini juga memperhatikan amanat UU Otonomi Khusus Aceh dan Papua, penguatan Dana Istimewa DIY, serta optimalisasi Dana Desa, yang salah satunya diarahkan untuk pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.
Sri Mulyani menekankan, kolaborasi antara belanja pusat dan belanja daerah sangat krusial agar program prioritas pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Dengan sinergi tersebut, masyarakat di seluruh penjuru Indonesia diharapkan dapat merasakan manfaat nyata, baik dari sisi pemerataan pembangunan maupun peningkatan kualitas layanan publik.
