PURBALINGGA, MyInfo.ID – Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus memperkuat pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan program bantuan sosial dan kebijakan pembangunan benar-benar tepat sasaran. Persoalan data warga yang dinilai belum akurat masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga, Herni Sulasti, saat membuka Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penguatan DTSEN Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 di Pendopo Dipokusumo, Selasa (19/5/2026).
Rapat koordinasi tersebut diikuti para camat, kepala desa, lurah, hingga operator data desa dan kelurahan se-Kabupaten Purbalingga.
Mewakili Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif, Herni menegaskan kualitas data menjadi kunci utama dalam menentukan keberhasilan program pemerintah, mulai dari bantuan sosial, pelayanan publik, hingga perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, hingga kini masih ditemukan persoalan data yang tidak sesuai kondisi riil masyarakat. Ada warga yang seharusnya menerima bantuan tetapi belum tercatat, sementara sebagian lainnya sudah tergolong mampu namun masih masuk daftar penerima bantuan.
“Hari ini momennya adalah momen memperbaiki, momen untuk penguatan. Ketepatan kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas data yang kita miliki. Oleh karena itu, penguatan kualitas DTSEN menjadi langkah strategis agar program-program pemerintah benar-benar tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu,” katanya.
Ia meminta seluruh pemerintah desa dan kelurahan melakukan pendataan secara objektif tanpa dipengaruhi kedekatan pribadi maupun hubungan tertentu.
Selain itu, perubahan kondisi masyarakat seperti kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, hingga perubahan ekonomi keluarga diminta segera diperbarui dalam sistem data.
Sementara itu, Kepala Dinsospermades P3A Kabupaten Purbalingga, Muhammad Faturohman, mengatakan rakor tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memperkuat komitmen lintas sektor dalam proses pemutakhiran data sosial masyarakat.
