Sadewo menjelaskan bahwa bus yang selama ini digunakan Trans Banyumas bukan aset milik Pemkab Banyumas.
Armada tersebut dimiliki operator swasta. Pemerintah kemudian membayar biaya pelayanan berdasarkan jarak tempuh melalui skema BTS sehingga tarif yang dibayarkan penumpang tetap terjangkau.
Menurut Sadewo, pola tersebut membuat layanan Trans Banyumas mampu menyediakan angkutan umum yang relatif aman, nyaman, dan murah bagi masyarakat.
Ia juga menyebut layanan Trans Banyumas pernah mendapat penilaian positif dari Kementerian Perhubungan. Tingkat keterisian atau load factor yang tinggi membuat layanan tersebut dinilai sebagai salah satu BTS dengan performa baik di Indonesia.
Selain menyiapkan anggaran, Pemkab Banyumas juga mencari sumber pemasukan lain agar beban subsidi dapat ditekan.
Salah satu opsi yang disiapkan adalah memanfaatkan armada Trans Banyumas sebagai media promosi. Bus dapat digunakan untuk pemasangan iklan maupun branding komersial.
“Salah satu upaya untuk menekan jumlah subsidi adalah dengan pemasangan iklan. Nanti Trans Banyumas bisa di-branding untuk iklan sehingga dapat menjadi tambahan pendapatan,” kata Sadewo.
Pendapatan non-tarif tersebut diharapkan bisa membantu menutup sebagian kebutuhan operasional, sehingga pemerintah tidak sepenuhnya bergantung pada subsidi.
Langkah tersebut menjadi penting karena kebutuhan pembiayaan Trans Banyumas cukup besar setiap bulan, sementara anggaran daerah juga harus dibagi untuk berbagai kebutuhan pelayanan publik lainnya.
Ada peluang lain untuk mengurangi beban pembiayaan Trans Banyumas pada tahun berikutnya.
Pemerintah daerah memperkirakan biaya operasional mulai lebih ringan pada April 2027, ketika cicilan investasi pembelian armada bus yang sebelumnya dibiayai melalui modal awal penanam saham dijadwalkan selesai.
Setelah cicilan tersebut lunas, biaya operasional Trans Banyumas diperkirakan dapat turun sekitar 25 hingga 35 persen.
Penurunan beban tersebut diharapkan membuat layanan lebih mudah dipertahankan dalam jangka panjang, sekaligus mengurangi ketergantungan pada subsidi pemerintah.
