Sementara itu, Kalimantan Tengah mendapat penugasan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) bersama Wakapolri.
Untuk Kalimantan Selatan, Presiden menugaskan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) bersama Astamaops Polri.
Adapun di Kalimantan Timur, penanganan dilakukan Wakil Panglima TNI bersama Komandan Korps Brimob Polri.
Pembagian tersebut dimaksudkan untuk memastikan setiap wilayah terdampak mendapatkan penanganan langsung dengan koordinasi lintas sektor.
Presiden Prabowo meminta seluruh unsur yang terlibat tidak menunda penanganan kebakaran. Kecepatan menjadi salah satu perhatian utama karena karhutla berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.
“Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal. Presiden juga meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” ucap Seskab.
Selain pemadaman dan pengendalian kebakaran, pemerintah juga menaruh perhatian pada aspek penegakan hukum.
Artinya, apabila dalam proses penanganan ditemukan adanya pelanggaran hukum yang berkaitan dengan karhutla, aparat diminta mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
