JAKARTA, MyInfo.ID – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berdampak pada 1.813 penerbangan di Indonesia selama 11 Agustus hingga 12 Oktober 2026. Asap yang menurunkan jarak pandang mengakibatkan pembatalan dan keterlambatan penerbangan di sejumlah wilayah, termasuk Papua dan Maluku.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat 95 penerbangan dari lima maskapai terdampak asap karhutla pada 10–12 Oktober 2026. Sebanyak 93 penerbangan dibatalkan, sedangkan dua lainnya mengalami keterlambatan.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F Laisa, mengatakan persebaran dampak asap berubah dalam beberapa hari terakhir. Gangguan yang sebelumnya terkonsentrasi di Kalimantan dan Sumatera kini turut menjangkau wilayah Indonesia timur.
“Kami melihat ada pergeseran sebaran dampak dalam beberapa hari terakhir. Karena itu, pengawasan kami perkuat melalui Kantor Otoritas Bandar Udara di masing-masing wilayah,” ujar Lukman dalam keterangan resmi, Selasa (13/10/2026).
Di Kalimantan, gangguan dilaporkan terjadi di Bandara Iskandar dan Tjilik Riwut di Kalimantan Tengah, Supadio dan Rahadi Oesman di Kalimantan Barat, serta Kalimarau di Kalimantan Timur.
Di Sumatera, dampak asap tercatat di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Sumatera Selatan.
Gangguan juga meluas ke Papua, mencakup Bandara Domine Eduard Osok di Sorong, Rendani di Manokwari, Torea di Fakfak, Utarom di Kaimana, Douw Aturure di Nabire, serta Wamena di Jayawijaya.
Di Maluku, bandara terdampak meliputi Pattimura di Ambon, Rar Gwamar di Kepulauan Aru, dan Namniwel di Kabupaten Buru. Sementara di Maluku Utara, gangguan terjadi di Bandara Sultan Babullah di Ternate, Leo Wattimena di Pulau Morotai, serta Oesman Sadik di Halmahera Selatan.
Dampak asap juga dilaporkan di Bandara Tampa Padang, Mamuju, Sulawesi Barat.
Lukman menegaskan bahwa keselamatan penumpang dan awak pesawat menjadi pertimbangan utama dalam operasional penerbangan. Jika jarak pandang berada di bawah batas yang dipersyaratkan, penerbangan dapat ditunda atau dibatalkan.
Untuk memantau situasi, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), terutama terkait kondisi cuaca dan jarak pandang di bandara terdampak.
