Salah satu topik yang dibahas adalah percepatan penanganan konten negatif di ruang digital. Jenis konten yang menjadi perhatian antara lain terorisme, pornografi anak, narkoba, judi online, serta disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian (DFK).
Menurut Meutya, penanganan konten tersebut membutuhkan kerja sama lintas lembaga agar informasi yang tersedia dapat segera ditindaklanjuti.
“Konten negatif memiliki dampak yang nyata terhadap keamanan dan masyarakat. Karena itu, sinergi antarlembaga harus diperkuat agar penanganannya semakin cepat, tepat, dan terukur,” tuturnya.
Selain penanganan konten, kemampuan intelijen dan keamanan siber dinilai penting untuk mendeteksi perkembangan ancaman lebih awal. Informasi dari berbagai lembaga diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan respons.
“Koordinasi seperti ini penting agar informasi yang dimiliki masing-masing lembaga dapat menjadi dasar pengambilan langkah yang lebih cepat dan terukur. Kita ingin membangun ekosistem digital yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga aman, tangguh, dan terlindungi,” jelas Meutya.
Meutya menambahkan bahwa penguatan keamanan digital perlu berjalan beriringan dengan pemanfaatan teknologi untuk mendukung ekonomi dan pelayanan publik.
Menurut dia, semakin luas aktivitas masyarakat dan negara yang berlangsung secara digital, semakin penting pula menjaga ketahanan sistem serta kepercayaan masyarakat.
“Semakin banyak aktivitas masyarakat dan negara berpindah ke ruang digital, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan ruang tersebut terjaga. Kita harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital Indonesia melalui keamanan, perlindungan, dan tata kelola yang kuat,” tutup Meutya.
