PURWOKERTO, MyInfo.ID – Maraknya penipuan keuangan dan investasi ilegal masih menjadi ancaman nyata bagi masyarakat, khususnya di daerah. Kondisi inilah yang mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) wilayah eks Karesidenan Banyumas memperkuat koordinasi lintas instansi tahun 2026.
Langkah tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Satgas PASTI Wilayah Eks Karesidenan Banyumas yang meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara Rabu (4/2) lalu. Forum ini menjadi ruang konsolidasi strategis untuk menyusun arah kerja perlindungan masyarakat di sektor jasa keuangan pada tahun mendatang.
Rapat koordinasi ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari OJK, Bank Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, hingga dinas dan instansi terkait yang tergabung dalam Satgas PASTI. Kolaborasi ini dinilai krusial untuk memperkuat pencegahan sekaligus penanganan aktivitas keuangan ilegal, mulai dari investasi bodong, pinjaman online ilegal, hingga berbagai modus penipuan keuangan lainnya.
Sebagai forum yang beranggotakan 21 otoritas, kementerian, dan lembaga, Satgas PASTI berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan tidak ada ruang bagi praktik usaha keuangan tanpa izin yang merugikan masyarakat.
Kepala OJK Purwokerto, Haramain Billady, menegaskan bahwa rapat koordinasi tidak boleh sekadar formalitas, melainkan harus menjadi wadah aktif berbagi informasi dan strategi.
“Rapat Koordinasi Satgas PASTI penting untuk dilaksanakan secara berkala mengingat forum koordinasi ini sebagai wadah informasi dan kolaborasi antar instansi sekaligus memberikan masukan dan pendampingan agar seluruh sasaran perlindungan masyarakat dapat optimal,” ucap Haramain dalam keterangannya, Jumat (6/2/2026)
Menurut Haramain, tantangan kejahatan keuangan yang terus berkembang menuntut respons yang cepat, terukur, dan terkoordinasi antarinstansi.
