JAKARTA, MyInfo.ID – Presiden Prabowo Subianto memaparkan arah kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya terkait Board of Peace dan upaya penyelesaian konflik Palestina, dalam pertemuan bersama para tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (04/02/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog strategis untuk menjelaskan posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, terutama terkait konflik kemanusiaan di Palestina yang belum menemukan titik terang.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai Presiden Prabowo mengambil pendekatan yang realistis dalam menyikapi keikutsertaan Indonesia di Board of Peace. Menurut Dino, dalam situasi global saat ini, pilihan kebijakan yang tersedia memang sangat terbatas.
“Kesan saya adalah beliau Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini. Realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace, tidak ada opsi lain,” ujar Dino dikutip dari laman Setneg, Kamis (5/2/2026).
Ia menilai, di tengah stagnasi berbagai mekanisme internasional, Board of Peace muncul sebagai satu-satunya forum yang masih memungkinkan adanya upaya konkret untuk mendorong penyelesaian konflik.
Meski demikian, Dino menegaskan bahwa Board of Peace bukanlah solusi cepat yang mampu menyelesaikan seluruh persoalan. Ia menyebut mekanisme tersebut sebagai sebuah eksperimen diplomatik yang sarat risiko dan ketidakpastian.
“Tapi intinya ini adalah suatu eksperimen dan bukan obat yang ampuh, yang bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit. Dan saya melihat beliau realistis mengenai hal ini,” lanjut Dino.
Menurutnya, Presiden Prabowo memahami secara utuh berbagai potensi tantangan geopolitik yang menyertai keterlibatan Indonesia, termasuk dinamika kepentingan aktor-aktor internasional yang terlibat.
Dino juga menyoroti penekanan Presiden Prabowo pada pentingnya menjaga solidaritas dengan negara-negara Islam sebagai kekuatan penyeimbang dalam proses Board of Peace. Sikap kehati-hatian ini dinilai penting agar Indonesia tidak kehilangan pijakan prinsipil dalam diplomasi luar negerinya.
