PURBALINGGA, MyInfo – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga mulai mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, yang dijadwalkan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Sosialisasi awal digelar di Alun-Alun Purbalingga pada Minggu (7/12/2026), bertepatan dengan kegiatan Car Free Day (CFD).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Purbalingga, Mukodam, yang hadir mewakili Bupati Purbalingga H. Fahmi Muhammad Hanif, mengimbau masyarakat agar bersikap terbuka saat petugas sensus melakukan pendataan di lapangan. Ia memastikan seluruh petugas resmi akan dibekali tanda pengenal atau ID Card dari BPS.
“Yang kedua, jawab seluruh pertanyaan dengan sebaik-baiknya, apa adanya, jangan ditutup-tutupi dan jangan dibuat-buat. Karena ini akan sangat menentukan kebijakan pemerintah ke depan yang tepat untuk panjenengan semua, untuk kesejahteraan masyarakat,” pesannya.
Kegiatan sosialisasi dikemas menarik melalui senam massal bertema Senam Sensus, donor darah, hiburan dari kreator lokal Tarmin Ngaklak, serta pembagian doorprize kepada peserta.
Inspektur Utama BPS, Dadang Hardiwan, yang hadir secara langsung, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan pelaksanaan kelima sejak pertama kali digelar pada 1986. Sensus ini dilakukan setiap 10 tahun sekali untuk memotret kondisi ekonomi secara menyeluruh.
Dadang menambahkan bahwa BPS juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berperan sebagai petugas sensus dan survei. Melalui pendataan ini, BPS akan mencatat berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari perusahaan besar, pelaku UMKM, hingga usaha mandiri masyarakat. Data tersebut nantinya akan menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan pemerintah.
“Dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, di mana semua orang menggunakan internet dan gadget, sekarang aktivitas ekonomi bukan hanya yang ada di tempat atau keliling, tapi juga aktivitas yang terkait dengan konten. Ini yang baru dibanding sebelumnya,” ujarnya.
Ia juga mengajak warga Purbalingga untuk mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang akurat. Menurutnya, data yang terkumpul dapat menunjukkan potensi ekonomi daerah yang unggul dan layak dikembangkan lebih lanjut. Dadang menegaskan bahwa seluruh informasi yang diberikan masyarakat akan dilindungi negara.
“Data-data yang diberikan dijamin kerahasiaannya, jadi jangan khawatir dan jangan takut memberikan informasi yang sebenar-benarnya,” pungkasnya.
