JAKARTA, MyInfo.ID – Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI resmi menyetujui usulan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Kerja Banggar DPR pada Kamis (18/9) di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dalam rancangan yang telah disepakati, belanja negara dipatok sebesar Rp3.842,7 triliun, dengan proyeksi pendapatan negara mencapai Rp3.153,6 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp689,1 triliun atau sekitar 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin dalam pembahasan APBN 2026.
“Dengan tuntasnya pembahasan APBN Tahun Anggaran 2026 dari Badan Anggaran DPR RI, izinkan kami atas nama Pemerintah menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPR RI, Pimpinan Kementerian/Lembaga, Wakil Pemerintah lainnya, serta Pimpinan Bank Indonesia. Dari yang terjalin ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga APBN sebagai instrumen fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Purbaya dalam keterangannya dikutip Jumat (19/9/2025).
Dalam postur APBN 2026, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.153,6 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.693,7 triliun, pajak Rp2.357,7 triliun, kepabeanan dan cukai: Rp336,0 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp459,2 triliun.
Sementara itu, belanja negara dirancang mencapai Rp3.842,7 triliun, dengan pembagian, belanja pemerintah pusat Rp3.149,7 triliun, belanja Kementerian/Lembaga Rp1.510,5 triliun, belanja Non-Kementerian/Lembaga: Rp1.639,2 triliun dan transfer ke Daerah Rp693,0 triliun.
Dengan komposisi tersebut, keseimbangan primer tercatat defisit Rp89,7 triliun. Defisit ini akan ditutup melalui pembiayaan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp689,1 triliun.
Kesepakatan Banggar DPR RI bersama Pemerintah terkait postur APBN 2026 selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada 23 September 2025. Rapat ini menjadi forum resmi untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut dari seluruh anggota dewan.
