PURWOKERTO, MyInfo.ID – Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) memang membawa banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik manfaat tersebut, muncul ancaman baru yang semakin mengkhawatirkan, mulai dari penyebaran informasi palsu, pemalsuan identitas digital, hingga potensi tergesernya pekerja kreatif oleh teknologi generatif.
Kondisi ini mendorong kalangan akademisi untuk mendesak pemerintah segera menghadirkan regulasi AI yang lebih komprehensif agar perkembangan teknologi tetap berjalan seiring dengan perlindungan etika, hak individu, dan kepentingan publik.
Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad), Tegar Roli A, menilai laju perkembangan AI saat ini jauh melampaui kesiapan masyarakat maupun regulator dalam mengantisipasi dampak yang ditimbulkannya.
Menurutnya, fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui Teori Difusi Inovasi yang diperkenalkan oleh Everett Rogers, di mana sebuah inovasi teknologi menyebar dengan cepat ke masyarakat, tetapi belum tentu diikuti kesiapan aturan maupun literasi publik.
“AI berkembang sangat cepat dan diadopsi oleh berbagai kalangan. Namun kecepatan inovasi ini belum diimbangi dengan kesiapan regulasi, literasi digital, maupun mekanisme pengawasan yang memadai. Akibatnya muncul berbagai bentuk penyalahgunaan yang merugikan masyarakat,” ujar Tegar saat ditemui di Purwokerto, Jumat (5/6/2026).
Ia menjelaskan, teori yang dipopulerkan Everett Rogers melalui buku Diffusion of Innovations pada 1964 itu menggambarkan bagaimana suatu inovasi menyebar melalui berbagai saluran komunikasi dalam kurun waktu tertentu di sebuah sistem sosial.
Deepfake Ancam Kepercayaan Publik
Tegar menilai persoalan AI tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga menyangkut etika komunikasi di ruang publik. Ia mengaitkan fenomena tersebut dengan Teori Etika Komunikasi yang dikembangkan oleh filsuf Jerman, Jurgen Habermas.
Dalam teori tersebut, komunikasi yang sehat harus berlangsung secara jujur, transparan, dan bebas dari manipulasi.
“Jika AI digunakan untuk menghasilkan informasi yang menyesatkan, maka ruang publik yang sehat akan terganggu karena masyarakat tidak lagi memperoleh informasi yang dapat dipercaya,” jelasnya.
Salah satu bentuk penyalahgunaan AI yang paling berbahaya saat ini adalah teknologi deepfake, yakni kemampuan merekayasa video sehingga seseorang tampak mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi.
Menurut Tegar, teknologi ini berpotensi memengaruhi persepsi publik secara masif apabila tidak diimbangi kemampuan literasi digital yang memadai.
Ia mencontohkan kasus video yang sempat beredar luas dan menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani seolah-olah menyatakan bahwa guru dan dosen merupakan beban negara. Setelah ditelusuri, video tersebut ternyata merupakan hasil manipulasi digital.
“Deepfake menjadi ancaman serius karena mampu memanipulasi persepsi publik. Jika masyarakat tidak memiliki kemampuan literasi digital yang memadai, maka informasi palsu dapat dipercaya sebagai kebenaran dan berpotensi memicu konflik sosial maupun politik,” ungkapnya.
