Sadewo menyebut koordinasi dengan DPRD Banyumas dan Gubernur Jawa Tengah terus dilakukan untuk mempercepat proses tersebut. Pembahasan yang sebelumnya diperkirakan baru rampung pada akhir September diharapkan dapat diselesaikan pada pertengahan bulan.
Ia menilai keberadaan Trans Banyumas sangat dibutuhkan masyarakat, terutama pelajar. Hal itu terlihat dari banyaknya keluhan yang masuk setelah layanan dihentikan sementara dan pengguna harus mencari alternatif transportasi.
“Trans Banyumas betul-betul dicintai masyarakat. Saya yang memulai, saya tidak boleh mengakhiri begitu saja. Harus diselesaikan,” ujarnya.
Sebelumnya, operasional Trans Banyumas mendapat dukungan pemerintah pusat melalui skema Buy the Service (BTS). Melalui skema tersebut, pemerintah membeli layanan angkutan dari operator sehingga masyarakat dapat menikmati transportasi umum dengan tarif terjangkau.
Setelah dukungan pembiayaan dari APBN melalui skema BTS tidak lagi tersedia, Pemkab Banyumas mengambil langkah untuk membiayai operasional Trans Banyumas melalui APBD.
Namun, Pemkab Banyumas masih berupaya memperoleh kembali dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Jika subsidi tersebut kembali diberikan, beban pembiayaan yang ditanggung APBD dapat dikurangi.
