Sadimin menambahkan, aplikasi SPMB tahun ini juga dikembangkan secara mandiri oleh Pemprov Jawa Tengah dengan anggaran sekitar Rp300 juta. Sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan meminimalkan praktik kecurangan saat proses penerimaan siswa baru berlangsung.
“Tahun ini kami targetkan lebih bersih lagi,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pendidikan harus dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, terutama anak-anak dari keluarga miskin dan rawan putus sekolah.
Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyiapkan sumber daya manusia berkualitas di Jawa Tengah.
“Banyak masyarakat kita punya istilah, habis lulus SMP langsung kerja. Maka jalur afirmasi kita perbanyak,” kata Luthfi.
Ia menyebut, pada 2025 lalu sekitar 5.000 anak dari kategori miskin ekstrem dan rawan putus sekolah telah difasilitasi mengikuti pendidikan gratis melalui kerja sama dengan sekolah swasta.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga memberi peringatan keras terkait praktik titipan dalam proses penerimaan siswa baru. Ia meminta seluruh sekolah menjaga integritas selama pelaksanaan SPMB berlangsung.
“No titip-titip, no jasa penitipan. Makin Anda nitip, makin saya coret,” tegasnya.
Pemprov Jawa Tengah berharap pelaksanaan SPMB 2026 tidak hanya berjalan transparan, tetapi juga mampu mencetak lulusan berkualitas yang siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan industri di masa depan.
“Kesempatan kerja ada, tapi SDM anak-anak kita harus disiapkan mulai dari SMA,” pungkasnya.
