Kritik tersebut berangkat dari pandangan bahwa pendidikan tidak seharusnya hanya diposisikan sebagai layanan yang mengikuti mekanisme ekonomi. Pendidikan juga dinilai harus menjadi instrumen untuk membuka kesempatan yang lebih setara bagi seluruh masyarakat.
Pakar pendidikan sekaligus anggota Dewan Pendidikan Nasional, Ki Darmaningtyas, turut menyoroti proses penyusunan RUU Sisdiknas dari perspektif yang lebih luas.
Ia melihat proses penyusunan regulasi dalam skala makro masih memiliki ruang yang memungkinkan munculnya kepentingan tertentu di dalam materi aturan.
Salah satu kekhawatirannya adalah munculnya “pasal titipan” yang berasal dari program pemerintah maupun kepentingan pihak lain. Menurut dia, hal tersebut perlu diawasi agar arah kebijakan pendidikan tidak bergeser menuju neoliberalisasi.
Ki Darmaningtyas juga menyatakan komitmennya untuk membawa berbagai gagasan dan persoalan yang muncul dalam forum tersebut kepada Menteri Pendidikan.
Masukan dari daerah dinilai penting karena dapat menjadi bahan evaluasi terhadap rancangan regulasi sekaligus menggambarkan persoalan pendidikan yang masih terjadi di lapangan.
Persoalan yang dibahas dalam forum tidak berhenti pada kritik terhadap rancangan regulasi.
Guru dari berbagai jenjang pendidikan, mulai KB, TK, SD, SMP hingga SMA, mendapat kesempatan menyampaikan pengalaman dan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Beragam masukan tersebut menggambarkan bahwa persoalan pendidikan memiliki dimensi yang cukup luas. Kebijakan di tingkat nasional pada akhirnya akan berpengaruh langsung terhadap kondisi guru, lembaga pendidikan dan peserta didik di daerah.
Forum tersebut menjadi ruang bagi para guru untuk menyampaikan persoalan yang mungkin tidak selalu terlihat dalam pembahasan kebijakan di tingkat pusat.
Diskusi di Banyumas tidak berhenti sebagai forum pertukaran gagasan. LPPSLH dan Figurmas berencana mengolah berbagai masukan yang terkumpul menjadi dokumen Policy Brief.
Dokumen tersebut nantinya akan memuat rangkuman persoalan, kritik dan rekomendasi yang muncul selama diskusi. Selanjutnya, rekomendasi akan didorong untuk disampaikan secara resmi kepada Pemerintah dan DPR RI.
