“Kami tidak menolak efisiensi. Yang kami tolak adalah jika efisiensi dijadikan alasan untuk mengorbankan penguasaan negara atas aset strategis,” tegasnya.
Bagi SPP PWK, penyederhanaan struktur perusahaan seharusnya tidak menghasilkan konsekuensi yang bertentangan dengan tujuan memperkuat Pertamina dan kepentingan nasional.
Dwi juga menyoroti posisi bisnis drilling dalam rantai industri hulu migas. Menurut dia, kemampuan pengeboran menjadi salah satu fondasi penting untuk menjaga kapasitas Indonesia dalam mengelola sumber daya energi.
“Kalau drilling lemah, maka kita melemahkan salah satu fondasi kemampuan nasional di sektor hulu migas. Ini bukan perkara hari ini saja tapi menyangkut kemampuan Indonesia mengelola sumber daya energinya di masa depan,” ujar Dwi.
Karena itu, SPP PWK meminta pemerintah tidak hanya menghitung keuntungan restrukturisasi melalui indikator efisiensi atau kinerja keuangan.
Mereka menilai kemampuan teknis, pengalaman pekerja, pengetahuan operasional, serta penguasaan teknologi juga harus masuk dalam pertimbangan sebelum keputusan final diambil.
SPP PWK meminta Direksi Pertamina, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan memastikan pelaksanaan agenda streamlining tetap sejalan dengan kepentingan nasional.
Menurut serikat pekerja, restrukturisasi idealnya diarahkan untuk memperkuat bisnis dan meningkatkan manfaat bagi negara. Bukan sekadar mengubah struktur organisasi maupun kepemilikan perusahaan.
Perlindungan terhadap pekerja juga menjadi salah satu perhatian yang disampaikan SPP PWK. Mereka meminta aspek ketenagakerjaan tetap diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan.
SPP PWK Cilacap menyatakan akan terus mengikuti perkembangan rencana tersebut dan menyampaikan aspirasi pekerja melalui jalur yang sesuai dengan ketentuan.
“Kami berdiri bukan hanya untuk mempertahankan perusahaan. Kami berdiri untuk mempertahankan kompetensi nasional dan memastikan aset strategis negara tidak kehilangan penguasaan negara,” tegas Dwi.
SPP PWK pada akhirnya meminta seluruh pihak tidak terburu-buru mengambil keputusan terkait masa depan PDSI.
Serikat pekerja ingin seluruh dampak penggabungan, mulai dari aspek kepemilikan, kemampuan drilling, keberlangsungan bisnis, hingga kepentingan pekerja dan negara, diuji secara menyeluruh.
