“Di Purwokerto, kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami inflasi sebesar 1,12% (mtm) dengan andil sebesar 0,33% (mtm),” ujarnya.
Tekanan juga berasal dari kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang mengalami inflasi 0,35 persen dengan andil 0,02 persen.
Sementara kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga mencatat inflasi 0,29 persen dengan andil sebesar 0,02 persen.
Di Cilacap, tekanan dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tercatat lebih tinggi. Kelompok tersebut mengalami inflasi sebesar 1,32 persen (mtm) dengan andil mencapai 0,42 persen.
Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga juga mengalami inflasi sebesar 0,47 persen dengan andil 0,02 persen.
Selain itu, kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan turut mengalami inflasi sebesar 0,28 persen dengan andil 0,02 persen.
Bank Indonesia Purwokerto menyebut stabilitas inflasi di Banyumas Raya tidak terlepas dari sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Upaya tersebut juga diperkuat melalui implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional. Sepanjang Agustus 2026, pengendalian harga dilakukan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
“Upaya tersebut antara lain diwujudkan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai wilayah, yaitu Desa Mandirancan, Banjarsari, Langgongsari, Gandatapa, dan Kutaliman, serta pendampingan kepada petani cabai untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan produksi pangan,” jelasnya.
Upaya lainnya dilakukan melalui Toko Tani mingguan. Program tersebut ditujukan untuk memperpendek rantai distribusi sehingga komoditas pangan dapat lebih cepat sampai kepada masyarakat.
TPID juga secara rutin menggelar rapat koordinasi mingguan bersama pedagang besar, asosiasi, dan kelompok tani. Koordinasi tersebut menjadi bagian dari pemantauan kondisi pasokan dan perkembangan harga di lapangan.
Selain menjaga pasokan dan distribusi, komunikasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pengendalian inflasi.
Informasi mengenai perkembangan harga dan berbagai langkah yang dilakukan pemerintah serta TPID disampaikan melalui media massa. Langkah ini diharapkan dapat menjaga ekspektasi masyarakat sekaligus memperluas informasi mengenai upaya pengendalian inflasi di Banyumas Raya.
Ke depan, TPID Banyumas Raya akan terus memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui kerangka GPIPS.
Strategi tersebut mengacu pada konsep 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Dengan strategi tersebut, stabilitas harga diharapkan tetap terjaga sehingga inflasi Banyumas Raya dapat berada dalam sasaran inflasi nasional sekaligus mendukung daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
