Namun, ketahanan fiskal nasional juga sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah. Kerusakan aset publik, terhentinya kegiatan ekonomi, hingga kebutuhan mempertahankan layanan dasar merupakan persoalan yang langsung dihadapi daerah ketika bencana terjadi.
ARISE dirancang sebagai decision-support system yang menghubungkan pemodelan risiko bencana dengan perkiraan dampaknya terhadap ekonomi dan fiskal daerah.
Sistem ini memadukan informasi mengenai hazard, exposure, dan vulnerability dengan estimasi potensi kerugian ekonomi serta konsekuensi fiskalnya.
Dengan informasi tersebut, pemerintah daerah dapat memiliki dasar yang lebih kuat untuk menentukan langkah mitigasi, menyiapkan pembiayaan, hingga memilih strategi risk transfer sebelum bencana terjadi.
Bagi pemerintah pusat, ARISE juga dapat menjadi sumber evidence-based policy dalam menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan Transfer ke Daerah (TKD).
Implementasi ARISE telah dimulai melalui proyek percontohan di Provinsi Bali. Setelah itu, sistem tersebut akan dikembangkan ke Aceh, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah.
Pemerintah menargetkan pemanfaatan ARISE dapat diperluas ke seluruh provinsi di Indonesia. Perluasan tersebut akan disertai penguatan kualitas data, metodologi, serta kapasitas pemerintah daerah dalam menggunakan informasi risiko.
Pengembangan sistem ini melibatkan pemerintah, akademisi, dan sejumlah mitra pembangunan. Di antaranya Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, World Bank, serta United Nations Resident Coordinator Office.
Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat penggunaan data risiko dalam penyusunan kebijakan dan keputusan fiskal.
Melalui ARISE, pemerintah ingin memastikan bencana tidak lagi hanya dihadapi ketika kerugian sudah terjadi. Dengan pemetaan risiko dan perencanaan pembiayaan sejak awal, pemerintah daerah diharapkan memiliki ketahanan fiskal yang lebih kuat sekaligus mampu menjaga keberlanjutan pembangunan ketika bencana datang.
