BOGOR, MyInfo.ID – Pemerintah meningkatkan upaya pemberantasan judi online yang semakin mengkhawatirkan. Kemenko Polkam menggelar rapat koordinasi untuk menyusun dua strategi utama, yakni perkuat sistem pemblokiran situs ilegal dan buat aturan ketat penggunaan VPN yang sering dimanfaatkan pelaku judi.
Syaiful Garyadi, Asisten Deputi Kemenko Polkam, mengungkapkan bahwa laporan perkembangan pemberantasan judi online dilaporkan langsung ke Menko Polkam Budi Gunawan setiap pekan. “Kami rutin undang pakar untuk memberi masukan dalam memerangi judi online,” jelasnya dikutip Sabtu (16/8/1015).
Saat ini, Kementerian Komdigi telah memblokir 5.000-9.000 konten ilegal per minggu. Namun, tantangan tetap besar karena situs-situs baru terus muncul. “Tim Komdigi seperti pemadam kebakaran, api terus muncul meski sudah dipadamkan,” ujar Syaiful.
Selain pemblokiran, pemerintah sedang menyusun aturan khusus terkait penggunaan VPN, yang kerap dipakai untuk mengakses situs judi dan konten terlarang. “Kami targetkan dua solusi, yaitu teknologi blokir lebih canggih dan regulasi VPN yang jelas,” tegas Syaiful.
Prof. Sinta Dewi Rosadi, Guru Besar Hukum IT Unpad, memaparkan bahwa 30% pengguna VPN memanfaatkannya untuk membuka konten terblokir, termasuk judi online. “Yang paling rentan adalah kelompok berpenghasilan rendah dan anak-anak. Ini ancaman serius,” ungkapnya.
Ashwin Sasongko Sastrosubroto dari Dewan TIK Nasional menyoroti kompleksnya pemblokiran karena situs judi sering ganti domain dan menyamar sebagai platform biasa. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan lebih ketat terhadap Internet Service Provider (ISP) dan Network Access Point (NAP) sebagai pintu masuk konten ilegal.
“Keamanan dan kenyamanan sering bertolak belakang. Makin aman, makin tidak nyaman, dan sebaliknya,” ujarnya.
Pemerintah berharap rapat ini menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat pemblokiran dan mengatur VPN. Tujuannya, tekan judi online sekaligus kurangi dampak ekonomi dan sosialnya, terutama bagi masyarakat rentan.
