PURWOKERTO, MyInfo.ID – Motor Listrik VinFast Banyumas menjadi salah satu langkah baru yang tengah dipersiapkan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus mempercepat penggunaan kendaraan ramah lingkungan di lingkungan pemerintahan.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menjajal langsung sepeda motor listrik VinFast di halaman Pendopo Sipanji Purwokerto, Jumat (7/8/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Permades Hirawan Danan Putra, penilik Dinas Pendidikan, serta perwakilan Satria Praja.
Dalam kesempatan itu, Sadewo mengungkapkan rencana pemerintah daerah mengalihkan sebagian anggaran operasional kendaraan dinas untuk pengadaan kendaraan listrik bagi kepala desa dan penilik sekolah.
Langkah tersebut dinilai mampu menekan biaya operasional bahan bakar minyak (BBM) sekaligus mendukung percepatan ekosistem kendaraan listrik di Kabupaten Banyumas.
Menurut Sadewo, salah satu alasan memilih VinFast adalah adanya berbagai fasilitas yang dinilai menguntungkan pemerintah daerah.
“Yang menarik, pihak VinFast memberikan fasilitas charging secara gratis selama 3 tahun pertama. Artinya, tidak ada pengeluaran untuk beli BBM maupun listrik selama tiga tahun,” ujar Sadewo.
Selain bebas biaya pengisian daya selama tiga tahun, kendaraan listrik tersebut juga dilengkapi garansi baterai hingga enam tahun.
Bupati menilai skema tersebut dapat mengurangi beban anggaran operasional kendaraan dinas yang selama ini masih bergantung pada sistem penggantian biaya BBM.
“Kalau pakai BBM, operasionalnya harus sistem reimburse ke Pemda. Dengan kendaraan listrik ini, selama 3 tahun tidak ada reimburse BBM sama sekali. Ini jelas efisiensi anggaran yang lumayan,” tambahnya.
Pemkab Banyumas merencanakan pengadaan sekitar 90 unit sepeda motor listrik yang akan digunakan sebagai kendaraan operasional kepala desa dan penilik sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan.
Selain motor listrik, pemerintah daerah juga menyiapkan beberapa unit mobil listrik berukuran kecil yang akan dimanfaatkan untuk kebutuhan operasional dan patroli Dinas Perhubungan.
Sadewo menjelaskan program tersebut merupakan bagian dari peremajaan kendaraan operasional yang sudah berusia tua sehingga membutuhkan penggantian agar pelayanan publik tetap optimal.
