JAKARTA, Myinfo.ID – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, melantik Donny Purnomo Januardhi Effyandono sebagai Kepala Badan Standardisasi Nasional di Graha Diktisaintek, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Sebelum dipercaya memimpin BSN, Donny menjabat sebagai Sekretaris Utama BSN. Penunjukan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat peran standardisasi nasional di tengah kebutuhan peningkatan inovasi, kemajuan teknologi, serta persaingan global yang semakin ketat.
Dalam sambutannya, Brian Yuliarto menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara BSN dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, hingga kementerian dan lembaga terkait. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan untuk membangun ekosistem inovasi yang mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
Ia menegaskan bahwa standar memiliki fungsi strategis sebagai penghubung antara hasil penelitian dengan kebutuhan industri dan pasar. Standar juga menjadi instrumen penting untuk menjamin kualitas, keamanan, dan kepercayaan terhadap produk maupun layanan.
“Standar adalah bahasa bersama yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan industri, menghubungkan inovasi dengan pasar, serta menghubungkan kualitas dengan kepercayaan,” ujar Brian.
Menurutnya, standar yang kuat akan mendorong lahirnya produk-produk Indonesia yang kompetitif dan mampu bersaing di pasar internasional. Dengan demikian, hasil riset dan inovasi tidak hanya berhenti sebagai karya akademik, tetapi juga mampu memberikan nilai ekonomi dan dampak langsung bagi masyarakat.
Usai dilantik, Donny menyatakan komitmennya untuk memperkuat kontribusi BSN dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah melalui standardisasi dan penilaian kesesuaian.
Salah satu agenda yang akan dipercepat adalah penyusunan konsep Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Konsep tersebut dirancang agar dapat diterapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tanpa menambah beban operasional pelaksana di lapangan.
Selain itu, BSN juga akan mempercepat penyelesaian regulasi terkait Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), mulai dari sektor hulu hingga hilir, termasuk pengembangan bioenergi. Dukungan terhadap implementasi kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) juga masuk dalam agenda prioritas lembaga tersebut.
