PURWOKERTO, MyInfo.ID – Pemerintah Kabupaten Banyumas resmi mengambil alih pembiayaan operasional layanan Trans Banyumas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mulai Selasa (21/4/2026). Pengalihan ini menandai perubahan skema pengelolaan transportasi massal yang sebelumnya didukung pemerintah pusat melalui program Buy The Service (BTS).
Kepala Dinas Perhubungan Banyumas, Omar Udaya, memastikan proses hand over operasional telah berjalan sejak pagi hari.
“Per jam 05.00 WIB tanggal 21 April 2026 sudah bisa di hand over,” ujarnya saat ditemui dalam acara peluncuran pengalihan layanan yang dilakukan Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono di pool Trans Banyumas, Selasa.
Menurut Omar, pengalihan operasional dilakukan melalui sejumlah tahapan administratif, mulai dari surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat hingga nota kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Untuk tahun 2026, Pemkab Banyumas menyiapkan anggaran sebesar Rp14,99 miliar. Namun, dana tersebut baru cukup untuk membiayai operasional selama 130 hari, terhitung sejak 21 April hingga 28 Agustus 2026.
“Pembelian layanan ini hanya sampai 130 hari mulai 21 April 2026,” kata Omar.
Ia berharap masih ada tambahan dukungan dari pemerintah pusat melalui APBN Perubahan agar layanan tetap berlanjut.
“Harapan kami sesuai janji dari kementerian, termasuk dari teman-teman di DPR RI, sebelum 28 Agustus ini di APBD perubahan ini dianggarkan kembali,” ujarnya.
Jika tambahan anggaran tidak terealisasi, layanan Trans Banyumas berpotensi berhenti sementara setelah masa pembiayaan berakhir.
“Kalau tidak berarti 28 Agustus 2026 Trans Banyumas off sampai dengan ada anggaran berikutnya,” tambahnya.
Saat ini, Trans Banyumas mengoperasikan 52 unit armada, terdiri dari 47 unit yang beroperasi setiap hari dan lima unit sebagai cadangan. Layanan tersebut melayani empat koridor utama di wilayah Banyumas.
Menariknya, sistem ini juga telah terintegrasi dengan stasiun kereta api, yang disebut menjadi satu-satunya layanan transportasi kabupaten di Indonesia dengan konsep tersebut.
“Sudah terintegrasi satu-satunya di wilayah kabupaten se-Indonesia, integrasi Trans masuk ke stasiun kereta api hanya ada di Kabupaten Banyumas,” jelas Omar.
Meski pembiayaan beralih ke APBD, tarif penumpang dipastikan tetap Rp3.900 dan tidak mengalami kenaikan.
“Tidak! Perintah Pak Bupati, APBN perubahan Rp3.900, APBD Kabupaten tetap Rp3.900. Tetap tidak ada kenaikan,” tegasnya.
