“Karena itu, Presiden berjanji ruang demokrasi tetap terjaga. Dan beliau berjanji, yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas, dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh. Beliau minta kepada Ketua DPR untuk langsung segera dibahas, segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas,” lanjutnya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, juga menyoroti pentingnya demonstrasi sebagai saluran aspirasi. Menurutnya, aksi buruh harus tetap diberi ruang selama berlangsung dengan damai, konstitusional, dan tanpa kekerasan.
“Kami mengusulkan dan berpendapat demonstrasi tetap harus diberi ruang. Karena itu hanya satu-satunya cara bagi kelompok bawah, kelompok buruh, petani, nelayan, mahasiswa, dan orang-orang kecil untuk menyampaikan aspirasi ketika ‘lembaga-lembaga formal’ lambat atau tidak mau mendengar. Tentu demonstrasi ini harus konstruktif, konstitusional, anti-kekerasan, dan tidak boleh anarkis. Dan pada titik itu Bapak Presiden setuju,” kata Iqbal.
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo memberikan respon positif terhadap masukan dari berbagai elemen masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut.
“Prinsipnya Pak Prabowo, termasuk dari pemuka agama, kawan-kawan mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan juga beberapa kelompok lain yang diundang, merespons baik, bahkan suasana sangat cair,” pungkasnya.
