Selain itu, indikator kesejahteraan rakyat juga akan diukur melalui Indeks Kesejahteraan Petani, penciptaan lapangan kerja formal, hingga pemerataan pendapatan. Said menegaskan, APBN 2026 harus berfungsi nyata menekan kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperbaiki kesenjangan sosial, sekaligus mengantisipasi krisis iklim.
Dalam struktur fiskal, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.153,58 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp3.788,49 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran berada di angka Rp634,91 triliun atau setara 2,69 persen terhadap PDB.
Ada pula penyesuaian baru, di antaranya penambahan target penerimaan cukai Rp1,7 triliun serta kenaikan belanja kementerian/lembaga Rp12,3 triliun.
“APBN 2026 kita rancang sebagai alat penahan guncangan ekonomi terhadap rumah tangga miskin dan rentan miskin. Pada saat yang sama, APBN juga kita tempatkan sebagai kekuatan penggerak bagi kebangkitan UMKM, transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif,” tegas Said.
Setiap fraksi turut memberikan catatan kritis, mulai dari PDI Perjuangan, Partai Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, hingga Partai Demokrat.
Menutup laporannya, Said menegaskan pentingnya pemanfaatan APBN secara optimal.
“APBN 2026 yang kita bahas bersama ini akan menjadi senjata fiskal pemerintah. Namun, seberapa tangguh APBN ini, tentu kembali kepada pemerintah sendiri dalam memanfaatkannya. Kami berharap, APBN ini benar-benar menjadi alat negara menghadirkan kesejahteraan rakyat di tengah dunia yang penuh ketidakpastian,” tandasnya.
