Selain menyoroti aspek fiskal, Presiden Prabowo juga mendorong percepatan deregulasi guna menciptakan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing. Reformasi regulasi ini diharapkan mampu mempermudah aktivitas investasi, perdagangan, serta memperkuat tata kelola perekonomian nasional.
“Bapak Presiden menekankan untuk berbagai langkah-langkah deregulasi sehingga perekonomian bisa tumbuh, tidak selalu tergantung kepada APBN. Jadi dalam hal ini berbagai perbaikan dari regulasi-regulasi agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan, dan terutama juga mendorong banyak Danantara serta tata kelola yang baik,” kata Menkeu.
Meski belum mengungkap rincian akhir dari struktur APBN 2025, Sri Mulyani memastikan bahwa seluruh kebijakan dan arahan yang disampaikan Presiden akan menjadi dasar utama dalam pidato kenegaraan di hadapan Sidang Paripurna DPR pada 15 Agustus mendatang.
“Jadi nanti stay tune untuk Agustus 15 ya berdasarkan arahan-arahan yang tadi telah Bapak Presiden sampaikan kepada kami,” pungkasnya.
