Selain mengembangkan energi terbarukan, pemerintah juga mengarahkan pemanfaatan sumber daya lokal melalui bahan bakar nabati. Kebijakan ini menjadi bagian dari peta jalan jangka menengah menuju swasembada energi dan pangan yang ditargetkan tercapai secara bertahap dalam lima tahun ke depan di seluruh wilayah Indonesia.
Presiden Prabowo menilai kemandirian energi tidak hanya berdampak pada ketahanan nasional, tetapi juga memberikan efek signifikan terhadap kesehatan fiskal negara. Saat ini, nilai impor bahan bakar minyak Indonesia mencapai sekitar Rp520 triliun per tahun. Menurut Presiden, pengurangan impor akan membuka ruang fiskal besar untuk pembangunan daerah.
“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah, berarti ada 250 triliun. Apalagi kita bisa potong 500 triliun. Lima ratus triliun itu berarti tiap kabupaten bisa punya, kemungkinan bisa punya satu triliun tiap kabupaten,” ujarnya.
Dalam arahannya, Presiden menyampaikan target konkret pemerintah. Mulai tahun depan, impor solar ditargetkan berhenti sepenuhnya. Selanjutnya, dalam kurun waktu empat tahun, impor bensin akan dikurangi secara bertahap hingga mencapai swasembada.
Agar kebijakan ini berjalan efektif, Presiden meminta para gubernur dan bupati, khususnya di Papua, untuk memperkuat koordinasi dengan Komite Percepatan Pembangunan, pemerintah pusat, Bappenas, serta kementerian terkait. Kepala daerah juga diminta menyusun skala prioritas pembangunan energi sesuai kebutuhan dan tantangan lokal.
“Tidak mungkin kita bisa selesaikan semua seketika, tapi kalau kita punya prioritas saudara-saudara, kita akan cocokkan dengan kemampuan yang bisa kita lakukan sekarang,” tegas Presiden.
