Selain pengawasan, pemerintah juga mengedepankan pendekatan edukatif kepada masyarakat agar tidak tergiur jalur ilegal.
“Pertama, kita edukasi agar masyarakat tidak berangkat tanpa visa haji. Kedua, kita dorong solusi yang memudahkan masyarakat agar dapat berhaji melalui jalur yang sesuai ketentuan,” jelasnya.
Pendekatan ini diharapkan mampu menekan praktik keberangkatan nonprosedural yang berisiko tinggi bagi jemaah.
Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memastikan kesiapan jajarannya dalam mendukung penyelenggaraan haji, baik dari sisi layanan dokumen maupun pengawasan.
“Kami memastikan kesiapan layanan, termasuk percepatan proses saat menghadapi deadline. Edukasi kepada masyarakat juga terus kami lakukan agar memahami aturan keberangkatan haji,” ujarnya.
Salah satu penguatan layanan dilakukan melalui penambahan fasilitas Makkah Route di sejumlah bandara.
“Penambahan Makkah Route ini diharapkan dapat semakin memperlancar proses keberangkatan jemaah haji tahun ini,” katanya.
Selain itu, pengawasan di bandara akan diperketat guna mencegah jemaah berangkat tanpa dokumen resmi.
“Kita mengharapkan jangan sampai warga negara kita terlantar di sana, karena kebijakan Arab Saudi saat ini memang tidak mengizinkan selain pemegang visa haji untuk masuk pada musim haji,” tegas Agus Andrianto.
