Selain berdampak langsung pada produksi, kenaikan harga gas juga akan berimbas pada harga produk akhir.
“Jika bahan baku naik, otomatis harga produk juga naik. Akibatnya, daya saing industri nasional melemah dan kalah bersaing dengan produk dari luar negeri,” terang Febri.
Ia menambahkan, stabilitas energi adalah faktor utama dalam menjaga keberlanjutan industri. Tanpa jaminan tersebut, upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi dan memperkuat daya saing akan sulit terwujud.
Febri mengingatkan, kebijakan pembatasan HGBT tidak sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, yang menekankan kemandirian energi, kedaulatan pangan, hilirisasi industri, serta penciptaan lapangan kerja.
“Pengurangan pasokan ini akan berdampak pada ketersediaan pupuk, yang merupakan komponen strategis bagi ketahanan pangan. Industri oleokimia juga terkena imbasnya, sehingga kebutuhan dalam negeri dapat terganggu,” jelasnya.
Kemenperin menilai alasan keterbatasan pasokan tidak logis. “Kalau memang pasokan terbatas, mengapa industri masih bisa membeli gas ketika harganya melonjak hingga USD 17 per MMBTU? Kalau gas harga USD 6,5 pasokannya terbatas. Ini patut dipertanyakan,” ujar Febri.
Menurutnya, meski negara kehilangan sebagian penerimaan dari program HGBT, nilai tambah di sektor hilir jauh lebih besar.
“Setiap Rp 1 yang hilang di hulu bisa dikompensasi Rp 3 dari penciptaan nilai tambah diproduk hilir industri pengguna HGBT. Karena itu, lebih bijak bila pendapatan negara difokuskan pada pajak produk hilir hasil hilirisasi gas HGBT ini, bukan pada gas di hulu,” paparnya.
Febri menutup dengan optimisme bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo, tetap bisa tercapai jika harga HGBT dipertahankan di level USD 6,5 per MMBTU dengan pasokan yang stabil.
“Insya Allah, dengan kebijakan yang tepat, target pertumbuhan itu bukan hanya impian, melainkan dapat benar-benar diwujudkan,” pungkasnya.
