JAKARTA, MyInfo.ID – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi kepentingan petani sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Ia menekankan, negara tidak akan membiarkan praktik mafia pangan merugikan kedua belah pihak.
Menurut Amran, kebijakan pemerintah di sektor perberasan dirancang agar petani tetap memperoleh harga gabah yang layak, sementara masyarakat dapat membeli beras dengan harga terjangkau. Salah satu langkah konkret adalah pelepasan cadangan beras pemerintah sebesar 1,3 juta ton hingga akhir 2025. Distribusi ini dilakukan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digerakkan Perum Bulog bersama TNI, Polri, dan berbagai instansi terkait.
“Negara hadir untuk rakyat. Petani harus sejahtera, rakyat tidak boleh terbebani harga. Karena itu, stok beras pemerintah 1,3 juta ton kita gelontorkan untuk menstabilkan harga sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegas Amran di Jakarta, Minggu (24/8/2025).
Amran juga mengingatkan bahwa mafia pangan tidak boleh diberi ruang dalam ekosistem agribisnis. Dari hasil investigasi yang dipimpinnya, ditemukan 212 dari 268 merek beras premium tidak sesuai standar. Kasus tersebut kini sudah diserahkan ke aparat penegak hukum.
“Saya tidak akan tinggal diam. Mafia pangan ini merugikan petani, memukul konsumen, dan menciptakan ketidakadilan. Negara tidak boleh kalah. Kami akan terus bertindak tegas,” ujarnya.
