Meski membuka peluang relaksasi produksi, pemerintah menegaskan kebijakan tersebut harus dilakukan secara hati-hati agar tidak memicu kelebihan pasokan yang berujung pada penurunan harga.
“Yang namanya relaksasi terukur, terbatas dan tetap menjaga supply & demand dan harga,” tambahnya.
Pemerintah juga memberi sinyal akan melakukan penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM), khususnya untuk komoditas nikel. Langkah ini bertujuan agar negara memperoleh nilai ekonomi yang lebih adil dari sumber daya strategis tersebut.
“Kemungkinan besar HPM untuk nikel, saya akan naikkan,” ujar Bahlil.
Presiden Prabowo, lanjut Bahlil, memberikan penekanan kuat agar pengelolaan SDA berpihak pada kepentingan nasional. Sumber daya alam harus dipandang sebagai aset strategis yang mampu meningkatkan penerimaan negara.
“Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk bagaimana memperhatikan kepentingan negara, prioritas di atas segala-galanya dan kita menjaga sumber daya alam kita, sumber daya alam kita ini merupakan aset negara dan karena itu bahkan Bapak Presiden tadi juga memerintahkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara,” jelasnya.
Pemerintah menargetkan tahun 2026 sebagai tonggak penting dalam memperkuat kedaulatan sektor mineral dan energi. Orientasi kebijakan tidak lagi sekadar mengejar volume produksi, tetapi memastikan nilai jual yang optimal.
“Kita pengin yang ideal adalah harganya bagus, produksinya bagus, banyak. Tapi kalau tidak, jangan barang kita dijual murah,” tegas Bahlil.
