Dalam pidatonya, Presiden juga menyoroti pentingnya kedaulatan ekonomi nasional. Ia menilai selama ini sebagian besar nilai ekonomi dari sumber daya alam Indonesia belum sepenuhnya dinikmati oleh rakyat.
Prabowo menegaskan bahwa kekayaan alam yang dimiliki Indonesia harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi kepentingan nasional.
“Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi,” tegasnya.
Menurut Presiden, kondisi tersebut harus diubah melalui berbagai kebijakan strategis yang memperkuat posisi Indonesia dalam mengelola sumber daya alam dan hasil produksinya.
Untuk memperkuat kedaulatan ekonomi, pemerintah saat ini terus mendorong sejumlah kebijakan, mulai dari hilirisasi industri hingga penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor.
Presiden menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan manfaat ekonomi dari kekayaan alam dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Indonesia.
“Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, Presiden Prabowo kembali mengingatkan pentingnya kembali kepada cita-cita para pendiri bangsa. Ia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus berorientasi pada kemakmuran yang adil dan merata, sehingga Indonesia mampu tumbuh menjadi negara yang lebih kuat, mandiri, dan sejahtera.
Bagi pemerintah, Ekonomi Pancasila bukan sekadar konsep, melainkan arah pembangunan yang diyakini mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kepentingan rakyat secara luas.
