PURWOKERTO, MyInfo.ID – PKBM Surya Muhammadiyah Banyumas resmi meluncurkan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) secara serentak untuk peserta didik baru pada Ahad (9/8/2026). Program ini menjadi langkah Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Banyumas memperluas akses pendidikan kesetaraan bagi anak tidak sekolah hingga penyandang disabilitas.
Peluncuran MPLS berlangsung di Auditorium Ukhuwah Islamiyah Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP). Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Muhammadiyah, pemerintah daerah, legislatif, Kemendikdasmen, serta sejumlah tokoh masyarakat.
Skala program ini terbilang besar. PDM Banyumas mencatat telah berdiri 25 PKBM Surya Muhammadiyah yang tersebar di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Banyumas.
Dari puluhan PKBM tersebut, sebanyak 813 peserta didik baru tercatat mengikuti pendidikan kesetaraan. Mereka terbagi dalam tiga jenjang, yakni Paket A sebanyak 213 orang, Paket B 225 orang, dan Paket C 374 orang.
Ketua PDM Banyumas Drs. M. Djohar, M.Pd., mengatakan keberadaan PKBM tidak hanya diperuntukkan bagi anak putus sekolah yang membutuhkan jalur pendidikan alternatif.
Program tersebut juga membuka ruang bagi penyandang disabilitas, baik yang memiliki hambatan mental, fisik, maupun intelektual.
PDM Banyumas menggandeng sejumlah pihak, termasuk komunitas yang bergerak di bidang inklusi, agar akses pendidikan dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat.
“Murid PKBM Surya Muhammadiyah harus semangat, rajin belajar supaya hebat. Kita manfaatkan seluruh aset Muhammadiyah, mulai dari sekolah, rumah sakit, hingga panti asuhan untuk mendukung pendidikan ini. Intinya, tidak ada alasan untuk tidak sekolah,” tegas Drs. M. Djohar, M.Pd dalam keterangannya, Senin (10/8/2026).
Menurutnya, keberadaan jaringan pendidikan dan aset Persyarikatan Muhammadiyah dapat dimanfaatkan untuk memperkuat penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di berbagai wilayah Banyumas.
Dengan pola tersebut, pendidikan tidak hanya ditempatkan sebagai layanan formal di sekolah, tetapi juga diperluas melalui jalur nonformal yang lebih fleksibel bagi masyarakat.
Ratusan peserta didik yang mengikuti program ini memiliki latar belakang berbeda. Mereka memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan melalui jenjang Paket A, Paket B, maupun Paket C.
Program pendidikan kesetaraan menjadi salah satu jalur untuk membantu masyarakat yang sebelumnya tidak dapat mengikuti pendidikan formal secara reguler.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari PAN Dapil Banyumas-Cilacap, Bintang Romadhon, menilai langkah tersebut menjadi bentuk konkret kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menangani persoalan anak tidak sekolah.
“Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Muhammadiyah atas inisiatif luar biasa ini. Sejak sebelum kemerdekaan hingga hari ini, Muhammadiyah telah secara konsisten membuktikan perannya sebagai organisasi yang fokus dan berdedikasi tinggi pada kemajuan dunia pendidikan di Indonesia,” ujar Bintang Romadhon.
Ia menilai pendidikan kesetaraan yang terbuka bagi kelompok rentan memiliki peran penting agar anak-anak yang sempat kehilangan akses pendidikan tetap memiliki kesempatan membangun masa depan.
