Di sisi lain, OJK mengakui BPR dan BPRS masih menghadapi tekanan, terutama dari tingginya rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) yang tercatat 22,31 persen. Haramain menyebut hal itu berkaitan dengan proses penyesuaian kredit restrukturisasi setelah masa stimulus pandemi COVID-19 berakhir.
“BPR dan BPRS perlu menyesuaikan kembali kualitas portofolio kredit restrukturisasi COVID-19 berdasarkan evaluasi kemampuan bayar debitur,” katanya.
Tak hanya perbankan, sektor industri keuangan nonbank (IKNB) di Banyumas Raya juga mencatat kinerja yang cukup baik dalam mendukung pembiayaan UMKM. Lembaga keuangan mikro (LKM) mencatat pertumbuhan DPK sebesar 20,15 persen.
Sementara perusahaan pembiayaan telah menyalurkan dana hingga Rp4,047 triliun per Oktober 2025, dengan porsi terbesar ke sektor perdagangan besar dan eceran.
OJK Purwokerto juga terus menggencarkan program literasi dan inklusi keuangan guna memperkuat kapasitas UMKM. Sepanjang 2025, tercatat 116 kegiatan literasi keuangan telah digelar dengan total peserta mencapai 144.773 orang, mulai dari pelaku UMKM, santri, pelajar, hingga masyarakat umum.
“Ke depan, OJK bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan akan terus memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus mengoptimalkan peran UMKM sebagai motor penggerak ekonomi daerah di tengah tantangan ekonomi global dan domestik,” kata Haramain.
