Skenario tersebut disusun secara komprehensif agar pemerintah memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi.
“Kami sedang menyiapkan berbagai skenario dan langkah mitigasi risiko secara komprehensif. Semua skenario harus disiapkan dengan cermat agar pemerintah memiliki kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan. Skenario akan kami siapkan secara matang dan akan dibahas bersama dengan DPR” kata Dahnil.
Pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pengambilan keputusan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Selain terkait ibadah haji, pemerintah juga memberikan imbauan kepada masyarakat yang berencana melaksanakan Ibadah Umrah dalam waktu dekat.
Kementerian Haji dan Umrah mengikuti rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang menyarankan agar perjalanan umrah sementara ditunda hingga kondisi di kawasan tersebut lebih kondusif.
“Untuk jemaah umrah, mengikuti saran dari Kementerian Luar Negeri, kami mengimbau masyarakat yang berencana berangkat umrah dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya hingga situasi lebih kondusif,” ujarnya.
Dengan pendekatan yang lebih berhati-hati dan penuh pertimbangan, pemerintah berharap penyelenggaraan ibadah haji maupun umrah tetap dapat berjalan dengan aman serta memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah Indonesia.
