Safrizal juga menekankan komitmen internasionalisasi pendidikan kedokteran. Saat ini FK USK mendidik delapan mahasiswa dari Palestina, dua di antaranya mengikuti program spesialis Radiologi dan Bedah Plastik, serta satu mahasiswa asal Korea Selatan di program spesialis Kulit dan Kelamin.
Namun, ia mengakui masih ada tantangan besar, seperti keterbatasan sarana prasarana, isu jabatan fungsional dosen, keterlibatan staf rumah sakit, tingginya biaya pendidikan, hingga minimnya dukungan daerah.
“Kami berharap forum ini dapat menghadirkan solusi bersama,” tegasnya.
Rektor USK Marwan menilai peningkatan jumlah peserta PPDS membutuhkan sinergi erat dengan pemerintah daerah.
“USK melihat masih banyak ruang untuk menambah jumlah peserta PPDS, dan hal ini membutuhkan kemitraan kuat dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, yang menjanjikan kebijakan progresif di RSUD Dr. Meuraxa.
“RSUD Dr. Meuraxa mendukung penguatan pendidikan tinggi melalui SKA dengan memangkas biaya retribusi pendidikan di rumah sakit hingga 70 persen bagi mahasiswa kedokteran, dan nol rupiah untuk program pendidikan dokter spesialis,” jelasnya.
Untuk memastikan keberhasilan program akselerasi, Tri Hanggono Achmad, Koordinator Tim Kajian Pendidikan Tenaga Medis, memaparkan lima pilar strategi percepatan, diantaranya yakni Penguatan SKA sebagai kerangka integrasi pendidikan tinggi dan sistem kesehatan; Peningkatan kapasitas dan distribusi pendidikan tenaga medis yang inklusif dan merata; Kemitraan antarpemangku kepentingan; Resource sharing antar lembaga; Deregulasi adaptif terhadap standar mutu pendidikan kedokteran.
Kemdiktisaintek menyiapkan dukungan kebijakan menyeluruh, termasuk regulasi cepat terkait pendirian program studi baru, baik melalui skema konsorsium maupun rekognisi pembelajaran lampau. Selain berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, pemerintah juga menggandeng LPDP, BPJS Kesehatan, Kemendagri, Kemenhan, hingga sektor swasta untuk memperkuat keberlanjutan program ini.
