JAKARTA, MyInfo.ID – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap platform digital yang beroperasi di Tanah Air. Hal itu disampaikan dalam pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dengan perwakilan Meta yang datang langsung dari kantor regional.
Pejabat kebijakan publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Rafael Frankel, bertemu dengan Menkomdigi Meutya Hafid pada Kamis (12/3/2026). Rafael merupakan Director of Public Policy Southeast Asia yang ditugaskan oleh kantor global Meta untuk membahas upaya peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi digital di Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menekankan bahwa seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia wajib mengikuti aturan nasional serta memberikan perlindungan yang memadai bagi para pengguna, terutama anak-anak.
Selain itu, diskusi juga menyoroti berbagai persoalan yang menjadi perhatian pemerintah, seperti penyebaran disinformasi di ruang digital. Pemerintah menilai hoaks, khususnya yang berkaitan dengan sektor kesehatan, masih marak beredar di berbagai platform. Tidak hanya itu, kasus penipuan digital atau scam di sektor keuangan juga menjadi sorotan karena semakin sering terjadi.
Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah serius memastikan platform digital mematuhi aturan yang berlaku. Ia juga menyinggung inspeksi mendadak yang sebelumnya dilakukan terhadap kantor Meta.
“Saya memastikan sidak kemarin terhadap kantor Meta bukan simbolik dan akan dan harus ada perbaikan. Pertemuan ini membahas langkah-langkah peningkatan kepatuhan terhadap regulasi Indonesia, termasuk penguatan sistem perlindungan pengguna dan mekanisme koordinasi yang lebih cepat antara platform dan pemerintah,” ujar Meutya dalam keterangannya dikutip, Sabtu (14/3/2026).
Menurut Meutya, pemerintah Indonesia terbuka untuk berdialog dengan berbagai perusahaan teknologi global. Namun, ia menegaskan bahwa dialog tersebut tidak mengurangi kewajiban perusahaan untuk mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia.
“Pemerintah Indonesia terbuka untuk berdialog dengan semua platform digital, namun prinsipnya jelas: setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus menghormati dan mematuhi regulasi yang berlaku,” ujar Meutya mengakhiri.
