Sementara itu, pada sektor keuangan, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan bank sentral agar kebijakan moneter selaras dengan arah kebijakan fiskal. Sinkronisasi ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian.
Dari sisi investasi, pemerintah mengambil langkah aktif dengan membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah. Satgas ini bertugas menyelesaikan berbagai hambatan investasi melalui mekanisme debottlenecking yang dilakukan secara rutin dan terukur.
Setiap pekan, pemerintah menggelar sidang khusus untuk membahas persoalan yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari perizinan hingga kendala teknis di lapangan. Langkah ini bertujuan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan memberikan kepastian bagi dunia usaha.
“Saya pikir nanti kalau tiga sistem itu, sistem fiskal, moneter, dan investasi sudah jalan baik, kita bisa tumbuh lebih cepat,” tandas Menkeu.
Untuk menopang pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, pemerintah mengarahkan APBN 2026 bersifat ekspansif namun tetap terjaga kehati-hatiannya. Kebijakan fiskal difokuskan pada delapan agenda prioritas nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang.
Belanja negara dirancang tidak hanya mendorong konsumsi, tetapi juga meningkatkan produktivitas nasional, memperluas kesempatan kerja, serta memperkokoh daya saing Indonesia di tingkat global.
