JAKARTA, MyInfo.ID – Untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan ekonomi serta keuangan daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menggelar Town Hall Meeting pada Kamis (16/10/2025). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyapa seluruh jajaran pegawai DJPK.
Dalam arahannya, Menkeu menegaskan bahwa DJPK memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas fiskal nasional sekaligus memperkuat kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia menyampaikan bahwa setiap kebijakan perimbangan keuangan yang dikeluarkan harus mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan berkelanjutan.
Menkeu mengatakan jika DJPK memegang peran strategis dalam menjaga stabilitas fiskal nasional dan memperkuat kesatuan NKRI, di mana setiap kebijakan perimbangan keuangan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Lebih lanjut, Menkeu mengingatkan pentingnya ketelitian dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan transfer ke daerah dan dana desa. Menurutnya, setiap kebijakan terkait alokasi atau pemotongan dana memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas politik maupun ekonomi di wilayah tersebut.
“Jadi Anda, peran Anda nggak main-main. Itung betul kalo apa ada permintaan dana atau pemotongan dana,” tegas Menkeu di Jakarta.
Di penghujung acara, Purbaya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran DJPK atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam menjaga kesinambungan fiskal nasional. Ia juga menekankan bahwa DJPK harus terus berkomitmen menjadi pengelola hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“DJPK harus terus menjadi pengelola hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan layanan publik serta daya saing daerah,” ujarnya menutup sambutan.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh pegawai DJPK untuk memperkuat kolaborasi dan memastikan setiap kebijakan keuangan daerah sejalan dengan visi nasional dalam menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
