Menhub Dudy menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan angkutan Lebaran tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh koordinasi dan kedisiplinan seluruh pihak yang terlibat.
Ia meminta seluruh petugas di posko maupun di lapangan untuk memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kebijakan pengendalian mobilitas.
“Dan yang tidak kalah penting, saya meminta kepada seluruh petugas di posko maupun di lapangan untuk selalu siap siaga menghadapi berbagai dinamika transportasi, bekerja dengan penuh dedikasi, kesabaran, serta mengedepankan keselamatan sebagai prioritas utama,” kata Menhub Dudy.
Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang jelas dan transparan agar masyarakat dapat memahami setiap kebijakan yang diambil selama masa angkutan Lebaran.
Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 beroperasi mulai 13 hingga 30 Maret 2026 dengan melibatkan berbagai instansi pemerintah, BUMN, hingga organisasi masyarakat.
Beberapa di antaranya adalah BMKG, Basarnas, BNPB, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelni (Persero), PT Angkasa Pura Indonesia, hingga PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Selain posko pusat, pemerintah juga menyiapkan jaringan pos pelayanan dan monitoring di berbagai wilayah.
Secara keseluruhan terdapat 1.560 simpul transportasi yang menjadi titik pemantauan, meliputi:
- 264 titik simpul angkutan laut
- 177 terminal bus (115 terminal tipe A dan 62 terminal tipe B)
- 248 titik simpul angkutan penyeberangan
- 472 titik simpul transportasi kereta api
- 257 titik simpul angkutan udara
- 43 jaringan di 6 gerbang tol
- 44 jaringan di jalan arteri
