Selain itu, pemerintah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung juga mengembangkan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) sebagai instrumen pencegahan korupsi di daerah.
Meski demikian, Tito mengingatkan bahwa sistem yang baik tetap tidak akan efektif tanpa integritas para pemimpin daerah.
“Tapi semua sistem ini kan bisa saja nanti diakali di lapangan. Ada gratifikasi dan lain-lain. Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah,” sambung Mendagri.
Selain membahas pencegahan korupsi, Tito juga menyinggung tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah yang dinilai menjadi salah satu persoalan mendasar.
Menurutnya, pemerintah tengah mengkaji berbagai alternatif solusi, termasuk usulan penambahan biaya operasional kepala daerah yang dikaitkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Skema tersebut diharapkan dapat mendorong kepala daerah meningkatkan kinerja fiskal tanpa membebani masyarakat.
Namun, Tito menegaskan usulan tersebut masih memerlukan kajian mendalam dan pembahasan lintas kementerian serta DPR sebelum diterapkan.
“Tapi ini perlu, perlu adanya studi dulu ya. Perlu adanya pembicaraan antar-kementerian, lembaga di pemerintahan, bila perlu juga berbicara dengan DPR. Karena ini keputusan penting,” tandasnya.
