Selain regulasi, pemerintah juga menyiapkan pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung percepatan energi terbarukan. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah berkomitmen membangun 48 ribu kilometer sirkuit (kms) jaringan transmisi listrik.
Selama ini, keterbatasan jaringan transmisi menjadi kendala utama distribusi listrik dari sumber energi panas bumi ke pusat konsumsi.
“Maka tahun ini, kami, Pemerintah Republik Indonesia, sebagai bentuk komitmen dan konsekuen dalam mendorong pembangunan energi baru terbarukan, kita menyusun RUPTL di 2025 sampai 2035 sebesar 48 ribu km sirkuit. Ini sebagai bentuk tuntutan dari apa yang harus kita lakukan untuk melakukan percepatan,” jelas Bahlil.
Dalam gelaran IIGCE 2025, Bahlil juga menyaksikan penandatanganan tujuh nota kesepahaman yang melibatkan sektor pendidikan/capacity building hingga kerja sama komersial antar BUMN, swasta nasional, dan mitra asing.
Kesepakatan tersebut mencakup investasi pengembangan teknologi dan komitmen pembiayaan dengan kapasitas 265 MW, dengan nilai investasi mencapai USD 1,5 miliar atau sekitar Rp25 triliun.
Besarnya cadangan panas bumi menjadi modal strategis Indonesia untuk mempercepat transisi energi dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Dengan dukungan regulasi yang lebih sederhana, infrastruktur memadai, serta investasi yang terus mengalir, pemerintah optimis geothermal akan menjadi tulang punggung energi bersih di masa depan.
