Adapun 17,73 persen responden mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti sayuran, telur, dan susu, dengan nilai ekonomi sekitar Rp5 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.
Menurut Greenpeace, langkah-langkah tersebut menunjukkan upaya masyarakat beradaptasi dengan tekanan hidup. Namun, rumah tangga juga harus menanggung semakin banyak beban untuk menghadapi dampak krisis iklim.
Bagi warga yang mengalami bencana, tekanan tersebut dapat bertambah akibat terganggunya sumber pendapatan, munculnya pengeluaran tambahan, serta ancaman terhadap kesehatan dan akses pendidikan anak.
Greenpeace Pertanyakan Manfaat Pertumbuhan Ekonomi
Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, mempertanyakan sejauh mana masyarakat merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah.
Ia menyoroti pernyataan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD pada 2026 yang menyebut ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen pada paruh pertama tahun ini.
“Presiden mengklaim bahwa angka ini adalah angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya? Karena faktanya pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh masyarakat,” ujar Atha.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi tidak cukup menjadi tolok ukur keberhasilan apabila masyarakat masih menghadapi kerusakan lingkungan dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kita tidak bisa terus diam ketika pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya segelintir orang, apalagi dengan eksploitasi alam secara serakah, sementara masyarakat dipaksa berjuang sendiri untuk bertahan hidup,” katanya.
Greenpeace juga mengkritik prioritas anggaran pemerintah yang dinilai belum cukup berpihak pada kebutuhan masyarakat dalam menghadapi krisis iklim. Organisasi tersebut menyoroti program Makan Bergizi Gratis yang mereka nilai berpotensi menambah tekanan harga pangan, serta pemangkasan anggaran penanggulangan bencana.
Jeanny mengatakan temuan riset tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan iklim, terutama untuk melindungi kelompok pekerja dan masyarakat dengan kondisi ekonomi rentan.
“Pemerintah tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim,” kata Jeanny.
Ia menegaskan, kebijakan ekonomi dan penanganan krisis iklim perlu berjalan beriringan agar masyarakat tidak terus menanggung dampak bencana, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan ketidakpastian penghasilan.
“Kalau rakyat harus menanggung sendiri dampak krisis iklim dan bencana yang berakibat pada kenaikan biaya hidup, lalu apa kerja pemerintah?” tandasnya.
