Djoko Susanto menilai perkara ini tidak bisa dipandang sepotong-sepotong karena menyangkut ranah hukum perdata maupun pidana.
“Kami menerima Hendy karena ia sedang berjuang mencari keadilan. Kasus ini berkaitan erat dengan sengketa perumahan dan pertanahan yang cukup kompleks, bahkan diduga melibatkan sejumlah pihak. Karena itu, kami mendorong aparat penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan hingga lembaga seperti KPK untuk mempercepat penanganannya demi kepastian hukum,” tegas Djoko.
Ia juga berharap kasus ini mendapat perhatian serius dari semua tingkatan, mulai Polresta Banyumas hingga Mabes Polri, agar masyarakat bisa benar-benar merasakan keadilan.
Polemik yang dialami Hendy menjadi gambaran sulitnya akses warga sipil terhadap keadilan hukum, terlebih saat bersinggungan dengan kepentingan besar. Dalam konteks ini, Klinik Hukum Peradi SAI Purwokerto diharapkan dapat menjadi jembatan bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum secara profesional dan terbuka.
