Sementara menurut Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa transformasi digital tidak boleh berhenti pada pembangunan sistem semata. Menurutnya, digitalisasi harus memberikan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan.
“Kami siap berkolaborasi dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan karena hal ini merupakan salah satu perhatian Bapak Presiden. Kita akan pilih prioritas kerja sama dalam program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.
Ia menilai, pengentasan kemiskinan hanya dapat dipercepat melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang terhubung dalam satu sistem digital pemerintahan yang terintegrasi.
Meutya menekankan bahwa penguatan digitalisasi pemerintahan membutuhkan sinergi yang solid antar-instansi. Dalam konteks tersebut, Kemkomdigi berperan sebagai pintu masuk sentralisasi sistem digital nasional.
“Kami juga sepakat bahwa kolaborasi lintas kementerian pasti diperlukan, dan dalam sentralisasi digitalisasi pemerintahan, pintunya berada di Kementerian Komunikasi dan Digital,” tegas Meutya.
Dengan pendekatan ini, program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi diharapkan dapat berjalan lebih transparan, efisien, serta tepat sasaran.
Lebih jauh, Meutya menjelaskan bahwa peran Kemkomdigi tidak hanya sebatas penyedia infrastruktur dan sistem digital. Pemerintah juga mendorong penguatan kapasitas masyarakat agar mampu memanfaatkan teknologi secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan.
