Sebelum penandatanganan kerja sama tersebut, Bawaslu Purbalingga telah lebih dulu menggelar sosialisasi pendidikan demokrasi di SMK N 1 Kutasari pada Februari 2026. Kegiatan itu diikuti oleh sekitar 960 siswa.
Program serupa juga telah dijalankan di sejumlah sekolah lain di wilayah Purbalingga sebagai bagian dari strategi menyiapkan generasi pemilih yang lebih sadar demokrasi dan berintegritas.
Kepala SMK N 1 Kutasari, Sarjono, menyampaikan dukungan atas kerja sama tersebut. Ia menilai pendidikan demokrasi penting bagi siswa agar tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga kesadaran sebagai warga negara.
“Kami menyambut baik rencana positif Bawaslu. Dengan jumlah siswa mencapai lebih dari 1.300 orang, kami memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan mereka tidak hanya siap secara akademik dan keterampilan, tetapi juga memiliki kesadaran politik sebagai warga negara,” ujar Sarjono.
SMK N 1 Kutasari sendiri memiliki lebih dari 1.300 siswa dari berbagai jurusan yang berpotensi menjadi bagian dari pemilih pemula pada pemilu mendatang.
Melalui kerja sama ini, Bawaslu Kabupaten Purbalingga menargetkan meningkatnya literasi politik di kalangan pelajar sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi.
Para siswa tidak hanya diharapkan menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab, tetapi juga mampu berperan sebagai agen pengawasan partisipatif di lingkungan masing-masing, sehingga praktik demokrasi yang jujur dan adil dapat terus diperkuat di masa mendatang.
