JAKARTA, MyInfo.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dirancang tetap ekspansif dan berkelanjutan guna mendukung agenda prioritas nasional. Salah satu fokus utamanya adalah penguatan layanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Komitmen tersebut tercermin dari alokasi anggaran kesehatan yang terus meningkat. Pemerintah menempatkan sektor kesehatan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
“Kalau kita lihat total biayanya mencapai Rp247,3 triliun, meningkat 13,2 persen dibanding tahun sebelumnya. Jadi pemerintah betul-betul serius memperbaiki kesehatan masyarakat,” ungkap Menkeu pada Rapat Konsultasi Pemerintah dengan DPR RI terkait Perbaikan Ekosistem Tata Kelola Jaminan Sosial Kesehatan Terintegrasi, Senin (09/02), di Jakarta.
Selain anggaran kesehatan, keberpihakan APBN 2026 terhadap masyarakat juga terlihat dari total belanja sebesar Rp897,6 triliun yang manfaatnya dirasakan secara langsung. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai program strategis, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi dan kompensasi energi, Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga beragam bantuan sosial.
Dalam sektor kesehatan, belanja tersebut turut menopang Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN bagi sekitar 96,8 juta penduduk, sehingga kelompok rentan tetap memperoleh perlindungan layanan kesehatan.
“Pemerintah secara konsisten mewujudkan kesehatan yang berkualitas,” tegasnya.
Menkeu menjelaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan JKN tidak hanya diwujudkan melalui peningkatan anggaran, tetapi juga lewat berbagai skema pembiayaan yang lebih berkelanjutan. Pemerintah telah melakukan intervensi kebijakan untuk menutup defisit JKN yang sempat mengalami tren kenaikan pada periode 2014–2019 akibat ketidakseimbangan antara iuran dan manfaat.
