Untuk mempercepat operasional, pemerintah menargetkan sekitar 1.000 unit Kopdes/Kel segera memperoleh dukungan pembiayaan awal melalui Bank Himbara.
“Database sudah kami siapkan, termasuk pencairan pembiayaan melalui Himbara. Ujung tombak program Kopdes ini ada di Kemenkop, tetapi sejatinya ini adalah kerja gotong royong bersama mitra,” jelas Farida.
Ia juga menekankan pentingnya kerja kolaboratif lintas sektor karena keterbatasan SDM di Kementerian Koperasi. “Saya mohon kerja sama lebih gesit dan adaptasi lebih cepat dengan dinamika di lapangan untuk mendukung percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih,” tambahnya.
Wamenkop berharap forum Rakor Regional bisa menjadi wadah konsolidasi strategi dalam mempercepat operasionalisasi koperasi desa. Pemerintah pusat akan mendukung penuh melalui kebijakan, fasilitasi, dan akses pembiayaan.
“Mari kita petakan secara detail kebutuhan dan kendala yang ada, lalu kita susun rencana aksi yang nyata, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan mitigasi sejak dini, masalah yang mungkin timbul di kemudian hari bisa lebih mudah diatasi,” tegasnya.
Dari sisi daerah, Wakil Gubernur Banten H.R. Achmad Dimyati menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung Kopdes/Kel Merah Putih. Menurutnya, koperasi tetap menjadi sokoguru ekonomi nasional.
“Kita harap Kopdes ini tidak gagal seperti Kredit Usaha Tani (KUT). Koperasi harus tumbuh dari tingkat desa dan kelurahan hingga memberi multiplier effect besar sekali,” ucap Dimyati.
Di Banten, hampir seluruh desa dan kelurahan telah membentuk Kopdes Merah Putih, meski baru sekitar 20 persen yang aktif beroperasi. Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemprov Banten menyiapkan penghargaan bagi koperasi yang menunjukkan kinerja terbaik.
“Kami akan memberikan reward pada koperasi yang terbaik dalam pengelolaannya. Saya ingin koperasi tumbuh menjadi percontohan di Indonesia,” tambahnya.
