BANTEN, MyInfo.ID – Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih kini menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Menariknya, meski dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto, program ini bukan bersifat top-down, melainkan menitikberatkan pendekatan bottom-up. Artinya, masyarakat desa ditempatkan sebagai subjek utama, bukan sekadar objek pembangunan.
Hal ini terlihat dari mekanisme pembentukan pengurus dan pengelola koperasi yang dilakukan melalui musyawarah desa khusus (musdesus). Dengan cara ini, masyarakat diberi ruang penuh untuk memiliki dan mengelola koperasi sesuai kebutuhan desanya.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih hadir agar masyarakat desa benar-benar memiliki kendali terhadap roda ekonomi mereka sendiri.
“Kalau selama ini masyarakat desa selalu menjadi target pasar, sekarang kita balik. Dengan Kopdes, masyarakat bukan hanya jadi objek, tapi pelaku pasar. Dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka,” kata Farida dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Regional di Banten, Jumat (26/9).
Rakor tersebut dihadiri perwakilan dari 10 provinsi: Aceh, Bengkulu, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Gorontalo, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Dalam forum ini, dilaksanakan dialog interaktif untuk membahas tantangan sekaligus mencari solusi pengembangan Kopdes/Kel Merah Putih di daerah masing-masing.
Pemerintah pusat menekankan bahwa perannya hanya sebagai fasilitator dan pendukung kolaborasi. Akses kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BUMN dan BUMD, terus didorong agar koperasi desa dapat segera berjalan.
Farida menegaskan, Kopdes Merah Putih berbeda dengan pola lama yang serba top-down. Begitu terbentuk, koperasi diberi keleluasaan mengelola bisnisnya secara mandiri. Pemerintah hanya mendampingi dalam hal pengawasan dan fasilitasi.
“Ke depan, Kopdes Merah Putih tidak boleh berhenti hanya sebagai penyalur barang subsidi. Mereka harus menjadi sentra produktif dan agregator hasil produksi masyarakat desa. Koperasi harus menjadi etalase karya masyarakat desa,” ujarnya.
