Kemudahan perizinan ini diharapkan dapat mendukung lebih banyak pelaku usaha, terutama di sektor-sektor strategis yang berorientasi ekspor dan padat karya.
Di semester kedua 2025, pemerintah memberi perhatian khusus pada daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga. Berbagai program unggulan disiapkan, salah satunya di sektor perumahan.
“Untuk perumahan ada FLPP. Kemudian juga baru diluncurkan KUR perumahan. KUR perumahan itu kreditnya bersifat revolving dengan 5 miliar bisa di-revolve 4 kali. Sehingga bisa disiapkan sampai dengan 20 miliar. Nah itu untuk mendorong sektor konstruksi dan itu melibatkan hanya kontraktor yang UMKM,” kata Airlangga.
Tak hanya itu, fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar juga tetap dilanjutkan hingga akhir tahun. Insentif ini ditujukan untuk menggairahkan pasar properti dan menggerakkan ekonomi sektor riil.
Menjelang masa Natal dan Tahun Baru, pemerintah tengah menyusun program strategis untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Di sisi lain, Presiden dijadwalkan menyampaikan nota keuangan serta RAPBN 2026 pada 15 Agustus mendatang. Namun demikian, program-program di luar kerangka anggaran tetap mendapat perhatian khusus.
“Arahan Bapak Presiden tentu seluruh program yang terkait dengan non-anggaran ini harus terus didorong oleh Kementerian Lembaga. Karena investasi menjadi kunci dari pada pertumbuhan ekonomi selanjutnya,” tegas Airlangga.
