PURWOKERTO, MyInfo.ID – Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai menggerakkan roda pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dengan menekankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan dampak nyata bagi masyarakat. Hal tersebut ditegaskan Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono saat menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026 di Pendopo Si Panji Purwokerto, Rabu (7/1/2026).
Dalam arahannya, Sadewo mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan agar lebih bijak dalam menggunakan anggaran di tengah kebijakan efisiensi fiskal. Ia menegaskan bahwa pengelolaan APBD 2026 harus berangkat dari perencanaan yang tajam dan berbasis prioritas.
“Keberhasilan tidak diukur dari besarnya serapan, tetapi dari capaian kinerja dan dampak program. Setiap perangkat daerah harus responsif terhadap hasil pengawasan dan segera menindaklanjuti temuan APIP maupun BPK,” tekannya.
Sadewo menegaskan bahwa belanja daerah harus benar-benar mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, bukan sekadar mengejar realisasi anggaran. Menurutnya, setiap rupiah yang dibelanjakan wajib memberikan nilai tambah dan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ia juga mendorong penguatan integrasi dan konvergensi program lintas sektor, khususnya pada isu-isu strategis yang masih menjadi tantangan di Banyumas, seperti pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, pengurangan pengangguran, serta penguatan sektor UMKM.
“Sinkronkan APBD dengan DAK, dana desa, dan program pusat agar hasilnya lebih optimal,” ucapnya.
Untuk mendukung tata kelola keuangan yang lebih akuntabel, Sadewo menekankan pentingnya optimalisasi digitalisasi dan transparansi belanja daerah melalui pemanfaatan SIPD, e-budgeting, dan e-monev, disertai penyampaian informasi realisasi anggaran dan capaian kinerja secara terbuka kepada publik.
“Transparansi adalah kunci peningkatan akuntabilitas dan kualitas belanja daerah,” ujarnya.
