New York, MyInfo.ID – Pemerintah Indonesia menyuarakan duka sekaligus kemarahan atas serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian Indonesia di Lebanon. Sikap tegas itu disampaikan dalam Sidang Darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang digelar pada Selasa (31/3/2026).
Melalui Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Umar Hadi, Indonesia menegaskan bahwa insiden tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga mencederai upaya menjaga perdamaian dunia.
Sidang darurat ini digelar atas dorongan Indonesia bersama Prancis, sebagai bentuk komitmen terhadap misi perdamaian PBB. Dalam forum tersebut, Indonesia mengutuk keras serangan yang terjadi pada 29 dan 30 Maret 2026, yang menyebabkan tiga prajurit TNI gugur dan lima lainnya mengalami luka.
Sebagai bentuk penghormatan, Duta Besar Umar Hadi bahkan menyebutkan nama setiap prajurit yang gugur di hadapan forum internasional.
Indonesia menilai eskalasi konflik di Lebanon tidak lepas dari serangan berulang militer Israel yang dianggap melanggar kedaulatan negara tersebut. Situasi ini dinilai sebagai ancaman serius bagi stabilitas global.
Pemerintah Indonesia juga menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat hukum internasional, bahkan berpotensi masuk dalam kategori kejahatan perang.
“Biar saya perjelas, kami menuntut penyelidikan langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan sekadar alasan-alasan dari Israel,” tegas Umar Hadi dalam sidang tersebut.
Dalam pernyataannya, Indonesia menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Dewan Keamanan PBB dan pihak terkait. Tuntutan tersebut meliputi:
- Pemulangan jenazah tiga prajurit yang gugur secara cepat, aman, dan bermartabat, serta pemberian perawatan medis terbaik bagi lima prajurit yang terluka.
- Jaminan dari seluruh pihak, termasuk Israel, untuk mematuhi hukum internasional dan menghentikan tindakan agresif yang membahayakan personel maupun aset PBB.
- Langkah darurat dari DK PBB dan Sekretaris Jenderal PBB untuk memastikan perlindungan maksimal bagi pasukan UNIFIL, termasuk evaluasi protokol keamanan dan kesiapan evakuasi.
Indonesia menekankan bahwa keselamatan personel penjaga perdamaian harus menjadi prioritas utama dalam setiap situasi konflik.
Di akhir pernyataannya, Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil langkah konkret dan bersikap tegas terhadap insiden tersebut.
Pemerintah berharap komunitas internasional dapat bersatu dalam mengutuk serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian serta memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang.
